Profil
Beranda / Profil
Visi dan Misi BPJS Kesehatan
VISI
Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan tepercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.
MISI
- Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
- Menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali.
- Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.
- Memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS.
- Meningkatkan kapabiltas Badan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.
Struktur Organisasi BPJS Kesehatan
Sejarah BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2014. Dasar pendirian beroperasinya BPJS Kesehatan adalah pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.
Namun, cikal bakal jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu. Ia mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta ( Universal Health Coverage) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Kondisi saat itu, kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini.
Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 230 Tahun 1968 Tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya, pada tanggal 15 Juli 1968. Atas dasar tersebut, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam perjalanan BPDPK, Pemerintah saat itu menginginkan cakupan kepesertaan terus diperluas dan tidak berhenti sampai pada pemeliharaan kesehatan pegawai negeri saja. Selain itu skema BPDPK yang masih menganut sistem fee for service dirasa memberatkan dana jaminan kesehatan saat itu. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. Atas dasar tersebut, BPDPK berubah status dari sebuah badan penyelenggara yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perum Husada Bhakti (PHB). PHB bertugas meningkatkan program jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi para peserta yang terdiri dari PNS, TNI/Polri, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarga mereka. Harapannya PHB sebagai perusahaan dapat dikelola secara lebih profesional mengelola sebuah program asuransi, dalam hal ini asuransi sosial.
Di era PHB, perusahaan ini terus memperkuat sistem dan program yang berkiblat pada prinsip pengelolaan asuransi sosial. Misalnya diterapkan konsep managed care, dengan sistem ini diharapkan pelayanan kesehatan bermutu diberikan kepada peserta dengan biaya yang efektif dan efisien. Di era ini sistem klaim perserorangan dan fee for service dihapus, dan mulai diterapkan sistem kapitasi di Puskesmas dan sistem paket di rumah sakit. PHB juga memperkuat sistem rujukan, menerapkan konsep dokter keluarga, dan pertama kali menerapkan konsep Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) yang menjadi cikal bakal Formularium Nasional yang saat ini digunakan dalam Program JKN. Alhasil di era PHB, perusahaan ini mengalami penghematan dana jaminan kesehatan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan saat masih menjadi BPDPK.
Kinerja PHB yang baik, menginisiasi pemerintah untuk memperluas ruang gerak PHB melalui pelbagai program. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992, PHB berubah menjadi PT Askes (Persero), selain peserta existing, cakupan kepesertaannya mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta.
Sebelum bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan PT Askes (Persero) sudah mencapai lebih dari 76 juta jiwa serta jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama terus meningkat, cakupan manfaat pun semakin luas termasuk menjamin penyakit berbiaya katastropik. PT Askes (Persero) juga terus mempersiapkan diri untuk memperkuat SDM, infrastruktur dan sistem informasi manajemen dalam rangka bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sebagai komitmen dalam implementasi UU SJSN dan UU BPJS yang harus diimplementasikan pada 1 Januari 2014. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Landasan Hukum BPJS Kesehatan
Landasan Hukum Beroprasinya BPJS Kesehatan untuk mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional:
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik antara lain :
- Pedoman Tata Kelola BPJS Kesehatan
- Pedoman Kode Etik BPJS Kesehatan
- Pedoman Gratifikasi BPJS Kesehatan
- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) BPJS Kesehatan
Tugas dan Fungsi BPJS Kesehatan
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, fungsi, Tugas dan Kewenangan BPJS Kesehatan sebagai berikut:
Fungsi:
BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Tugas:
- Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Ruang Lingkup Kewenangan BPJS Kesehatan:
- menagih pembayaran Iuran;
- menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
Budaya Organisasi BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Sebagai organisasi yang besar dituntut untuk terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan kepada peserta. Untuk itu, Organisasi telah membentuk budaya organisasi yang tertuang dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Arsitektur Budaya Organisasi dan Arsitektur Kepemimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 56 Tahun 2021 tentang pedoman perilaku inti ( Core Living) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Organisasi menanamkan kepada seluruh Duta BPJS Kesehatan untuk selalu berfikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai – nilai organisasi dalam rangka mengakselerasi pencapaian kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.
Budaya Organisasi BPJS Kesehatan, terdiri dari 4 (empat) aspek sebagai berikut :
1. Keyakinan yang sama : Melayani dengan hati, Mengabdi untuk Negeri
2. Nilai yang sama : Integriitas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, Inovatif ( INISIATIF)
- Integritas : Sikap menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan dan menjunjung tinggi kepercayaan, disiplin, berani menyampaikan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan, serta dilakukan secara konsisten
Key behavior : Jujur, disiplin, bertanggungjawab
- Kolaborasi: Sikap melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk mengoptimalkan nilai tambah dalam mencapai tujuan bersama
Key behavior : Saling percaya, bangun relasi, sinergi
- Pelayanan Prima : Sikap memahami kebutuhan pelanggan, serta memberikan layanan dan solusi terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internal dan eksternal
Key behavior : Berempati, responsif, berkomitmen
- Inovatif : Sikap proaktif menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide perubahan yang berorientasi kepada solusi, untuk meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi.
Key behavior : Berfikir terbuka, kreatif, persisten
3. Perilaku yang sama, dirangkum dalam 8 (delapan) Perilaku Inti
- Terdepan dalam melayani
- Cermat rencana, gesit upaya
- Optimalisasi sumber daya
- Gali inspirasi
- Diskusi peluang dan Solusi
- Berfikir terbuka dan saling memahami
- Berbagi Tabungan kebaikan
4. Rasa/Emosi yang sama : Fun and Meaningful
- Fun : Mengelola kondisi kerja secara menyenangkan, proaktof, dan berorientasi kepada kualitas yang berkelanjutan, yang mencakup elemen :
- Kekeluargaan : Tidak ada jarak, satu perasaan, tidak hanya ditanya pekerjaan
- Leader yang fun : Role model, mentor, dan tidak mudah cemas
- Open & Trust : Bisa berekspresi, belajar dan beride, tanpa di – judge
- Kerja & Meeting Efektif : Waktu efektif, fleksibel, tidak lama – lama, tidak terlalu banyak arahan, pekerjaan tidak mendesak (cito)
- Apresiatif : Saling memberikan apresiasi, tidak ditegur di depan umum
- Fasilitas : Fasilitas kerja dan penunjang akvitas hobi
- Meaningful : Menciptakan manfaat bagi individu, organisasi dan lingkungan sekitar, yang mencakup elemen :
- Trusted : Dipercaya, tidak selalu di – judge dan kejelasan karir
- Helpful : Bisa membantu orang lain, tidak hanya mengejar target
- Pride & Happiness : Ada rasa bangga, tidak hanya beorientasi uang
- Appreciated : Diapresiasi oleh rekan kerja, atasan, organisasi dan masyarakat
Selain 4 (empat) aspek budaya organisasi, BPJS Kesehatan telah membentuk komponen penunjang budaya untuk mentransformasikan seluruh aspek budaya yang disebut Building Block yang mempunyai 4 (empat) komponen, yaitu : People, Leadership, System dan Tools.
- People : Kesadaran, pemahaman, perilaku, dan kontribusi setiap pegawai dalam membiasakan perilaku inti dalam budaya organisasi melalui aktivitas di lingkungan kerja atau di luar.
- Leadership : Karakter, perilaku dan peran pimpinan unit kerja dalam mendorong dan menjadi contoh sehingga menumbuhkan perilaku inti dalam budaya organisasi.
- System : Kebijakan, sistem, dan prosedur kerja yang diperlukan untuk mendorong terciptanya perilaku inti dalam budaya organisasi.
- Tools : Fasilitas, peralatan, pengakuan dan apresiasi baik finansial atau bukan yang dibutuhkan untuk menstimulasi perilaku inti dalam budaya organisasi.
Direksi BPJS Kesehatan
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK.
Direktur Utama
Menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari 2021. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dan juga Pj Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia. Pj Rektor Universitas Trisakti dan Komisaris Perusahaan Asuransi Kesehatan Mandiri. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Beliau memiliki komitmen dalam penelitian di bidang epidemiologi, asuransi kesehatan, perawatan kesehatan terkelola dan pembiayaan kesehatan, dan sebagai pakar internasional dengan lebih dari 40 jurnal yang diterbitkan.
Beliau pernah menjadi Konsultan Askeskin dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat miskin). Beliau kemudian diberi amanah sebagai ketua gugus tugas persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPJS. Beliau pernah menjadi Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan pada tahun 2011, dan kemudian Pj Menteri Kesehatan pada tahun 2012.
Setelah menyelesaikan gelar Doktor Kedokteran di Universitas Gadjah Mada, Prof. Ghufron menempuh pendidikan Magister di Mahidol University di Bangkok dan mendapat gelar M.Si. dari Department of Tropical Hygiene. Pada tahun 2000, beliau menyelesaikan gelar Doktor di bidang Kedokteran di University of Newcastle, Australia. Sebagai bagian dari sejarah pendidikannya, Prof. Ghufron juga pernah menerima penghargaan sebagai peneliti dari Brown University dan University of California, Los Angeles (UCLA). Selama karir profesionalnya, Prof. Ghufron telah memegang beberapa posisi penting. Beberapa posisi akademiknya antara lain Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat, Direktur Gadjah Mada Medical Center (GMC), dan Direktur Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Gadjah Mada jurusan Pembiayaan Kesehatan dan Manajemen Jaminan Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Sebagai pengakuan atas keahlian dan kepemimpinannya dalam bidang kesehatan, Coventry University, melalui keputusan Dewan Akademik, memiliki hak istimewa untuk menganugerahkan Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Kesehatan kepada Prof. Ghufron. Prof Ghufron juga merupakan Guru Besar termuda di Fakultas Kedokteran yang menjabat pada usia sekitar 40 tahun, beliau kemudian terpilih sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada termuda saat itu. Prof. Ghufron juga pernah menjadi Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang beranggotakan seluruh Dekan Fakultas Kedokteran di tanah air. Beliau juga memiliki karir profesional sebagai konsultan untuk lembaga internasional di bidang perlindungan sosial, keuangan kesehatan, dan asuransi kesehatan.
Prof.Ghufron juga pernah menjadi dosen tamu/penguji di universitas di berbagai negara, seperti Harvard Medical School; Coventry University, Inggris; Tokai University, Jepang; Vrije University Amsterdam, Belanda; Newcastle University, Australia; University of Kebangsaan Malaysia, Malaysia; Taichung University, Taiwan; Health Service Academy, Pakistan; Dhaka University, Bangladesh; Universitas Indonesia; Universitas Gadjah Mada, dll.
Selain itu, Prof Ghufron dianugerahi Penghargaan Best Australian Alumni 2012 Award for Outstanding Contribution to Public Administration, Certificate of Recognition oleh World Health Organization sebagai penghargaan atas kontribusi dan komitmennya terhadap Global Health Workforce Alliance dan sumber daya manusia untuk agenda kesehatan. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Health Warrior 2019 dan Indonesian Best CEO Awards 2021 Employees Choices.
- Chairperson of The Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance of International Social Security Association (ISSA)
- Board of Directors of Results for Development (R4D), headquartered in Washington, D.C.
- Salah satu Pendiri Belajar Bersama dalam Jaringan dan Ketua JLN Core Group Indonesia
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Ir. David Bangun, M.Eng., IPU, ASEAN Eng.
Direktur Kepesertaan
Lahir di Bandung tanggal 5 September 1965, beliau merupakan lulusan Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung pada Tahun 1989 dan mengambil gelar Master of Engineering in Electrical Engineering di Cornel University New York USA, pada Tahun 1999.
Beliau mengawali karirnya pada Tahun 1992 sebagai Staf PROTEL IV (Kantor Manajemen Proyek World Bank). Pada Tahun 1999 beliau bekerja di Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. Beliau menjabat sebagai Senior Officer di TELKOM pada Tahun 2006 dalam bidang Perencanaan Strategi Perusahaan yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan the TELKOM Grand Scenario of Technology. Setelah itu, pada Tahun 2007 beliau menjabat sebagai AVP (Assistant Vice President) Investment Analysis (Departemen Keuangan) & Wakil Ketua Kelompok Kerja Komite Investasi. Kemudian beliau dipercaya menjadi Vice President Infrastruktur dan Perencanaan Layanan yang bertanggung jawab atas Masterplan Infrastruktur serta Service Planning dan bertanggung jawab atas rencana investasi di jaringan Telkom Infrastruktur pada Tahun 2009 hingga akhirnya di Tahun 2014 beliau dipercaya menjadi komisaris di PT TELKOM Internasional.
Tahun 2013 beliau mengemban amanah kembali menjadi Kepala Divisi (Manajer Umum Eksekutif) Jaringan. Kemudian pada Tahun 2014 beliau menjadi CEO PT Daya Mitra Telekomunikasi yang merupakan anak perusahaan dari TELKOM yang bergerak di bidang bisnis Menara. Dalam kepemimpinannya beliau membuat prestasi dengan menjadikan perusahaan menara terbesar ketiga di Indonesia. Selanjutnya, pada Tahun 2017 hingga mei 2019 beliau dipercaya menjadi Chief Strategic Officer dan CEO dari bisnis digital.
Beliau mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2012 atas Kontribusi Pembangunan Telekomunikasi. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan melantik beliau secara resmi menjadi Direktur BPJS Kesehatan.
LHKPN Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
dr. Lily Kresnowati, M.Kes.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan
Lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 1970. Beliau merupakan lulusan Kedokteran Universitas Diponegoro pada Tahun 1995 dan menjadi Magister Epidemiologi pada Tahun 2008. Banyak pelatihan maupun pendidikan tambahan yang beliau tempuh, salah satunya adalah terkait INA-CBGs dan Koding.
Beliau mengawali karirnya pada Tahun 1995-1998 sebagai Dokter PPT di Kabupaten Demak, Puskesmas kecamatan Gajah dan Puskesmas Kecamatan Mijen.
Pada Tahun 1998 beliau menjadi dokter praktik di Poliklinik YANKES TELKOM Semarang dan Poliklinik lainnya. Pada Tahun 200 beliau dipercaya menjadi Pembantu Direktur bidang Akademik APIKES Lintang Nuswantoro Semarang dan kemudian menjadi Ka. Prodi DIII Keperawatan Fakultas Kesehatan Dian Nuswantoro Semarang Tahun 2003. Selanjutnya, pada Tahun 2006 beliau dipercaya menjadi Ka. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Dian Nuswantoro Semarang dan menjadi Sekretaris Dekan Fakultas Kesehatan Dian Nuswantoro Semarang pada Tahun 2009. Selain itu, beliau menjadi Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang mulai Tahun 1999 hingga 2016.
Tahun 2004 beliau menjabat sebagai Direktur CV Medic.com Semarang dan Direktur Utama PT Bhakti Putra Satmoko pada Januari 2012 hingga 2021. Di bidang koding beliau dipercaya menjadi Direktur Cente memeberikan r of Coding Excellence pada bulan januari 2015. Kemudian beliau dipercaya menjadi Direktur Utama PT Cokro Cendikia Indonesia bulan November 2018.
Pada 22 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan melantik beliau secara resmi menjadi Direktur BPJS Kesehatan.
LHKPN Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Arief Witjaksono Juwono Putro, S.E., M.M., M.Hum., C.S.A., AAAK.
Direktur Keuangan dan Investasi
Lahir di Wonosobo tanggal 10 Mei 1972. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Tahun 1996 dan Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Tahun 1998 serta Magister Humaniora Universitas Gajah Mada Tahun 2007.
Awal karirnya di mulai di PT Askes (Persero) sebagai staf Kantor Cabang Jawa Tengah pada Tahun 2000. Kemudian menjadi Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Strategis Tahun 2008 hingga dipercaya sebagai Kepala Departemen Investasi Langsung Tahun 2012. Pada Tahun 2013 beliau dipercaya menjadi Kepala Grup Investasi PT Askes (Persero) hingga akhirnya menjadi Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi pada Tahun 2019.
Pada 22 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan melantik beliau secara resmi menjadi Direktur BPJS Kesehatan
LHKPN Direktur Keuangan dan Investasi
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Lahir pada tanggal 17 September 1964, merupakan lulusan kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 1992 dan mengambil gelar Magister Administrasi dan Kebiajakan Kesehatan pada Tahun 2000 serta gelar Doktoral Kebijakan Kesehatan Masyarakat, Ekonomi & Asuransi Kesehatan di Universitas Indonesia pada Tahun 2007.
Karir pertama setelah menempuh jenjang Pendidikan pada Tahun 1992 sebagai dokter adalah sebagai kepala Puskesmas Matangkuli Kabupaten Aceh Utara-Provinsi Aceh. Kemudian pada Tahun 1996 beliau bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Puseksmas Jeumpa.
Pada Tahun 2006 hingga 2008 beliau dipercaya menjadi ahli kebijakan Kesehatan yang direkomendasikan untuk anggota parlemen dalam menganalisis Undang-Undang dan kebijakan lainnya serta Rancangan Undang-Undang (RUU Kesehatan & Rancangan Narkotika, Jaminan Sosial Tenaga Kerja), mengadvokasi, dan menganalisis anggaran kesehatan di komisi IX DPR RI.
Juli hingga Desember 2013 beliau dipercaya di GIZ untuk menjadi Konsultan Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional Menyusun pedoman Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tentang Road Map dan Peraturan Perundang-undangan Nasional (Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional atau BPJS) termasuk alat Monitoring dan Evaluasi dan Kinerja Utama Pelaksanaan. Program. Kemudian pada bulan Agustus 2015 hingga Januari 2017 beliau dipercaya menjadi pakar senior MONEV untuk DJSN dalam program perlindungan sosial di GIZ. Pada Bulan April 2017 hingga September 2018 beliau merupakan penasihat Nasional untuk Asuransi Sosial dalam program Social Protection Program (SPP) di GIZ. Selanjutnya, pada bulan September 2018 sampai Oktober 2020 beliau bergerak di DAI (Development Alternatives Incorporated) The U.S. Agency for International Development (USAID) Jalin sebagai Spesialis Jaminan Kesahatan nasional (JKN). Hingga akhirnya pada 22 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan melantik beliau secara resmi menjadi Direktur BPJS Kesehatan.
LHKPN Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Dr. Mundiharno, M.Si., CSA., GRCP., GRCA.
Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga
Lahir di Pemalang tanggal 4 Agustus 1965, merupakan Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Beliau berkarir mulai Tahun 1990 hingga tahun 2000 sebagai peneliti di fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menjadi peneliti senior di pusat Analisis EKonomi dan Kebijakan Kesehatan.
Pada Tahun 2000 beliau bekerja di Divisi Forensik dan Penelusuran Aset Indonesia Bank Restructing Agency (IBRA-BPP) dan di Tahun 2002 di Divisi Audit Internal. Kemudian beliau menjadi konsultan GIZ sebagai penasihat senior di bidang kebijakan jaminan sosial untuk DJSN, Kementerian Kesehatan, Bappenas dan BPJS Kesehatan (2010-2015) dan pada Tahun 2014-2019 beliau dipercaya membuat roadmap program JKN. Pada Tahun 2016 hingga 2021 beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan, pengembangan dan Manajamen Resiko BPJS Kesehatan dan kini beliau dipercaya kembali menjadi Direksi BPJS Kesehatan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Februari 2021.
LHKPN Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Dr. Ir. Edwin Aristiawan, M.M.
Direktur Teknologi Informasi
Lahir di Surabaya tanggal 14 Oktober 1969, merupakan lulusan Teknik Elektro dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh November pada Tahun 1993 dan mahasiswa berprestasi dengan predikat Cum laude pada saat mengambil gelar magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Tahun 2002.
Karir beliau diawali di Telkom Indonesia, yaitu sebagai General Manager Telkom Jatim Utara pada Tahun 2013, kemudian berlanjut menjadi General Manager Telkom Jatim Selatan Tahun 2013 hingga 2014. Menjadi Deputy Executive General Manager Telkom Regional IV Jateng & DIY pada Tahun 2014 dan Deputy EVP Infrastructure Telkom Regional II Jabodetabek & Serang Tahun 2015. Pada Tahun 2016 beliau dipercaya menjadi Executive Vice President Telkom Regional VI Kalimantan dan Executive Vice President Telkom Regional III Jawa Barat di Tahun 2019 dan tidak lama kemudian beliau dipercaya menjadi Direktur Wholesale & International Service, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pernah diemban beliau pada Tahun 2019 hingga 2020, yaitu sebagai Komisaris Utama PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, dan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra). Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas pada Asosiasi Kliring Interkoneksi Telekomunikasi (ASKITEL) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
Berbagai prestasi diberikan penghargaan oleh berbagai pihak. Kemudian belum lama ini, beliau mendapatkan penghargaan Satyalencana Wira Karya yang diberikan oleh Presiden Repubik Indonesia. Pada 22 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan melantik beliau secara resmi menjadi Direktur BPJS Kesehatan.
LHKPN Direktur Teknologi Informasi
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K), M.A.R.S.
Ketua Dewan Pengawas
Lahir di Benteng Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Mei 1962. Beliau Meraih gelar Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1988 dan melanjutkan studinya dengan mengambil spesialis THT di Universitas Hasanudin (1998) serta mengambil program PhD dari Otolaryngology Hiroshima University di Jepang.
Mengawali karir sebagai akademisi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai dosen, beliau mulai berkarir di Rumah Sakit Vertikal menjadi Direktur Umum dan Operasional RS Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) dari tahun 2005 hingga menjabat Direktur Utama RSWS dari tahun 2010-2015.
Selanjutnya beliau memulai karirnya di Jakarta dengan menjadi Direktur Utama RS Kanker Dharmais dari tahun 2015-2020, setelah lama berkarir di rumah sakit beliau ditarik ke Kementerian Kesehatan dengan menjabat Kepala Badan PPSDM Kesehatan (2020), dan kemudian dipercaya mengemban jabatan menjadi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mulai Oktober 2020 s.d 2022.
Selain jabatan diatas beliau juga dipercaya menjadi Komisaris Utama PT. Kimia Farma (2021-2022) dan Ketua Dewan Pengawas RS Kanker Dharmais (2021-2022). Beliau juga akfif di berbagai organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kolegium I.K THT, PERSI, Ketua Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), Surveyor Akreditasi RS, serta Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI).
Atas dedikasinya terhadap negara beliau mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya Satyalancana Karya Satya XX tahun, Presiden RI, 12 Agustus 2012, dan Satyalancana Karya Satya XXX tahun, Presiden RI, 2021.
Sampai akhirnya pada tanggal 18 Juli 2022, beliau dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sisa masa jabatan 2021 – 2026.
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, S.H.
Anggota Dewan Pengawas
Lahir di Ambarawa pada tanggal 16 Maret 1962. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 1986.
Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1984. Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (2012 – 2013), Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau (2013 – 2014), Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2014 – 2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2018 – 2021), dan Dewan Pengawas RSUP Fatmawati Jakarta (2015 - 2021).
Berkat kegigihan dan dedikasi, beliau banyak mendapatkan penghargaan, yang antara lain masuk dalam Daftar Nama Pejabat dan Pegawai yang Berperan Aktif terhadap Prestasi DJPb tahun 2018, Certificate as Participant The 10th Indonesia HR Summit, Penghargaan Pengelola Kinerja Organisasi Terbaik Tahun 2018, dan Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb.
Sampai akhirnya pada tanggal 22 Februari 2021, beliau dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menjadi Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2021 – 2026.
LHKPN Anggota Dewas (Regina Maria Wiwieng Handayaningsih)
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Indra Yana, S.H.
Anggota Dewan Pengawas
Lahir di Jambi, 21 Agustus 1970 adalah seorang Pemimpin Serikat Pekerja yang mempunyai keahlian di bidang advokasi, hukum, dan hubungan internasional. Lulusan Sarjana S1 Hukum Pidana Universitas Jambi (UNJA) pada Tahun 1989-1994 merupakan lulusan terbaik pada Tahun 1994. Beliau bergabung dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebagai Kadiv Hukum dan Advokasi pada Tahun (2000-2005), kemudian menjadi Sekretaris Jenderal di Tahun (2005-2008). Pada tahun 2005 beliau sempat mengenyam Pendidikan Avokat Pustaka Hukum (IKADIN) angkatan XV, selain itu beliau mengikuti beberapa Pelatihan diantaranya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI pada Tahun 2019 pelatihan mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja, menjadi peserta ILO/USA Declaration Project in Indonesia pada Tahun 2007 dan 2015, dan beliau menjadi satu-satunya Narasumber dari organisasi Serikat Pekerja mewakili Kemenaker RI pada Seminar Regional yang diselenggarakan oleh Ministry of Human Resources Malaysia, di Kuala Lumpur pada Tahun 2017. Beliau juga pernah bergabung di LBH Pers pada Tahun (2003-2006) serta pernah mengikuti Pendidikan di Lemhannas RI untuk Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Multikultural angkatan I pada Oktober Tahun 2015.
Beliau mengawali karir nya di PT Heeching Timber Industry menjadi Staf Produksi pada tahun (1988-1989). Selesai Kuliah beliau bekerja di Kantor Pengacara Harris As & Associates (1994-1995) sebagai Staf Operasional yang berlokasi ditempat kelahirannya Kota Jambi. Setelah mengakhiri kerja pada Kantor Pengacara tersebut, beliau melanjutkan karir nya di PT Bank Tamara Tbk Jakarta (1995-2000) sebagai signature control. Pada tahun (2008-2013) bergabung di LBH Pers, sebagai Lawyer ad Hoc, dilanjutkan dengan bergabungnya beliau di DPP SPN sebagai International Affairs (2008-2014), dan menjadi Sekretaris Jendral DPP KSPN (2014-2019). Beliau pernah menjadi Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas RI) pada tahun (2016-2019). Karir terakhirnya sebelum beliau menjabat menjadi Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yaitu, bergabung dalam DPP K-SARBUMUSI divisi Advokasi & Litigasi Tahun 2020 s.d saat ini.
Disela-sela kesibukannya beliau aktif dalam beberapa organisasi diantaranya menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UNJA (1992-1993), Ketua Umum SP PT Bank Tamara Tbk (1999-2000), Anggota Tim Perunding SP 8 BTO ke Bank Danamon Indonesia (1999-2000), Dewan Pembina Trade Union Care Centre (TUCC) Foundation di Aceh (2005-2008), UNI APRO Finance Sector members of Excom (2005-2008), ASEAN Bank Union Council (ABUC) members of Executive Committee (2005-2008), ASETUC-ASEAN Service Trade Union Council members of Excom (2005-2008), KSPI sebagai Bendahara (2005-2007), SPN International Affairs (2008-2014), KSPN sebagai Sekretaris Jenderal (2014-2019), Ketua Biro Hukum Yayasan Ibnu Amal Fadhila di Villa Bogor Indah (2014 s.d saat ini), dan KSARBUMUSI 2020 s.d saat ini. Pada akhirnya di tahun 2021, beliau dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2021-2026.
LHKPN Anggota Dewas (Indra Yana)
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Inda Deryanne Hasman, S.H., M.M.
Anggota Dewan Pengawas
Lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1961, beliau merupakan lulusan Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran dan Program Magister Management di Universitas Bina Nusantara.
Beliau mengawali karirnya sebagai Consumer banking Account Officer di Bank Duta Bandung (1985-1988). Pernah menjabat sebagai Deputy Manager HR & GA di Michida Prima Group (1988-1995), HRD Manager Bakrie Finance Group (1995-1998), Assistant Vice President – HR Division ABN AMRO Bank N.V Jakarta (1988-2000), VP HR Relationship for Corporate and IB & M Business, di HSBC Indonesia (2001-2003), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Bank Syariah Mandiri (2003-2005), Part-time Marketing Director KARIM Business Consulting (2005-2009), Dosen Paruh Waktu (Part Time Lecturer ) mata kuliah Manajemen Bisnis pada Program Paska Sarjana BINUS Business School (2011-2016), CEO, DGS Human Resource Services (2005-2016), dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (2016-2021).
Sebagai seorang profesional yang berdedikasi dan tersertifikasi di bidang manajemen SDM dan Kepemimpinan, sepanjang karirnya sampai dengan sekarang beliau aktif dalam berbagai organisasi, asosiasi dan komunitas diantaranya (Apindo, ABADI dan LKS Tripartit Nasional RI).
Beliau juga banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya Indonesian Best Entrepreneur Of The Year tahun 2010, Nominee The Blue Bird Leadership Excellence Award tahun 2010. Selain itu beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan di lingkungan PT Dutagriya Sarana, diantaranya finalis BSM UMKM Awards pada tahun 2010, The Best Outsourcing Company of the Year tahun 2013, dan The Best Trusted Outsourcing Company of the Year tahun 2015.
Sebagai salah satu utusan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan setelah mengikuti proses seleksi yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 22 Februari 2021, untuk kedua kalinya beliau dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menjadi Anggota Dewan Pengawas, kali ini di BPJS Kesehatan periode 2021 – 2026.
LHKPN Anggota Dewas (Inda Deryanne Hasman)
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
dr. Ibnu Naser Arrohimi, S.Ag., M.M.R.
Anggota Dewan Pengawas
Lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 1977 merupakan seorang Dokter yang memiliki rekam jejak organisasi yang sangat baik. Menyelesaikan pendidikan terakhir S2 Manajemen Rumah Sakit di Universitas Jendral Soedirman (2006). Sebelum menjabat menjadi Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, beliau berpengalaman selama 16 tahun sebagai Dewan Pengawas di lima Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah (2004 – 2020). Kemudian pada tahun 2013 – 2020 beliau kembali menjalankan profesinya sebagai Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Gombong dan berhasil meraih Akreditasi Paripurna dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). Disamping itu, beliau juga aktif menjadi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal di Kebumen.
Sebagai seorang Dokter yang tak enggan bergerak menjawab panggilan untuk gerakan kemanusiaan, beliau turut serta mendirikan 9 Balai Kesehatan Masyarakat di Provinsi D.I. Aceh pada saat terjadi gempa dan tsunami tahun 2006. Selain itu, salah satu prestasi beliau adalah menjadikan RS PKU Muhammadiyah Gombong sebagai Rumah Sakit Rujukan di wilayah Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
Disamping kesibukannya, beliau juga aktif di beberapa organisasi diantaranya menjadi Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015 – 2020, Ketua Ikatan Dokter (IDI) Kabupaten Kebumen Periode 2017– 2019, Ketua Divisi kesiapsiagaan tanggap darurat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammdiyah Periode 2015 – 2020, Ketua Majelis Etik dan Kehormatan (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kebumen Periode 2019 – 2020, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen Periode 2005 – 2010, dan Anggota Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Kebumen Periode 2016 – 2020.
Dengan komitmen loyalitas dalam bekerja, pada akhirnya di tahun 2021 beliau dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia
LHKPN Anggota Dewas (Ibnu Naser Arrohimi)
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Iftida Yasar,S.H., M.Psi.
Anggota Dewan Pengawas
Lahir di Solo, 28 Maret 1962 adalah sosok perempuan multiperan sebagai, konsultan, auditor, pelaku usaha, aktivis sosialkemanusiaan, dan pengurus beberapa organisasi. Ia merupakan lulusan S1 Hukum dari Universitas Padjajaran, lulusan pertama di kelasnya dari 200 siswa pada tahun 1984 dan lulusan S2 Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1996.
Memulai karirnya sebagai konsultan hukum pada tahun 1985, pernah menjabat sebagai Assistant Vice President di Citibank (1995-1998), menjabat di ABN AMRO Bank (1998-2001), dipercayakan sebagai Marketing Director di APINDO Training Center (2010-2018), dan menjadi Direktur Utama di PT Persa Mandiri (2006-2021).
Sejak tahun 2010, ia melakukan kajian terhadap BPJS Kesehatan bersama dengan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) dan KADIN Indonesia. Pernah menjadi ketua delegasi mewakili APINDO dalam sidang International Labour Conference (ILC), delegasi KADIN Indonesia ke Jerman, delegasi pada sidang UN Women di New York, dan pertemuan internasional tentang osteoporosis di Helsinki dan Florence. Ia juga melakukan pengawasan dan audit tenaga kerja di beberapa perusahaan nasional maupun multinasional sejak tahun 2014, menjadi anggota tim KADIN dalam memberi masukan penempatan tenaga kerja di Jepang, dan dipercayakan sebagai Penasehat tingkat nasional seperti di ABADI dan IKA UNPAD.
Dalam perjalanan hidupnya, ia telah menulis berbagai pengalamannya yang penuh warna. Buku pertamanya berjudul Inspirasi, dan beberapa buku lain yang sudah ditulisnya yaitu, Perempuan Makan Perempuan, From Zero to Hero, Catatan Mantan CEO, dan masih banyak lagi. Iftida merupakan salah satu pakar mengenai outsourcing. Bukunya yang berjudul Outsourcing Tidak Akan Pernah Dihapus menjadi referensi berbagai kalangan mengenai outsourcing.
Di samping kesibukannya, Ibu 2 anak dengan 4 cucu ini juga aktif di beberapa organisasi seperti, menjadi Perwakilan APINDO di National Tripartie Committee (1993-1995 dan 2019-2016), Wakil Ketua Sekretaris Jenderal DPN APINDO periode 2008-2018, Anggota Lembaga Karate-Do Indonesia (1976-2010), mantan atlet nasional karate pemegang DAN III yang dibawahi Lemkari dan AMURA, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (PERWATUSI). Di PERWATUSI, Iftida mengedukasi bagaimana mencegah osteoporosis karena hal itu adalah bagian dari menjaga kesehatan tulang.
Berkat kegigihan dan pengalamannya, ia dipercayakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia Masa Jabatan 2021-2026.
LHKPN Anggota Dewas (Iftida Yasar)
Alamat dan Kontak :
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Gd. G.A Siwabessy Jl. Letjend Suprapto Kav 20 No 14
Telpon : (021) 421 2938
Fax : (021) 421 2940
Senior Leader BPJS Kesehatan
Budi Setiawan
Kepala Satuan Pengawas Internal
Prio Hadi Susatyo
Sekretaris Badan
Elfanetti
Sekretaris Dewan Pengawas
Mohammad Iqbal Anas Ma'ruf
Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi
Donni Hendrawan
Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan
Gunadi
Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan
Cecep Falah Rakhmatiana
Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan
Rahmad Asri Ritonga
Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat
Hak Cipta © 2026 BPJS Kesehatan. Seluruh hak cipta dilindungi.